Lampung, Derapindonesia.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, menggelar kegiatan coffee morning bersama insan pers, di Aula kantor Kejaksaan Tinggi Lampung, Rabu (5/8/2026)
Hadir dalam kegiatan sejumlah wartawan yang biasa meliput di lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung dan organisasi wartawan tingkat Provinsi Lampung antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Ikatan Wartawan Online (IWO), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
Menurut Danang acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kolaborasi, serta membangun komunikasi yang transparan antara pihak kejaksaan dan media massa dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta penegakan hukum di Lampung.
“Kegiatan ini adalah bentuk sinergitas kejaksaan dan media dalam rangka membangun hubungan kerja yang harmonis dan kooperatif antara korps Adhyaksa dan para wartawan” ujar Danang.
Ia berharap adanya transparansi informasi dalam hal menyampaikan perkembangan penanganan perkara serta kinerja institusi secara terbuka kepada publik melalui mitra pers.
“Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan pemberitaan penegakan hukum yang profesional, akurat, dan berimbang demi mendongkrak public trust,” kata Danang
Selain kegiatan diisi dengan dialog antara insan pers dengan korps adyaksa tersebut, Kajati Lampung juga memaparkan berbagai capaian kinerja dari sejumlah bidang, mulai dari Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Umum, Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), hingga Pemulihan Aset.
“Pada kesempatan ini juga sekaligus saya mohon pamit dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada media yang telah ikut bersama kami melaksanakan tugas-tugas kejaksaan. Dan ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kami kepada teman-teman media,” ucap Danang.
Diketahui, Danang Suryo Wibowo, resmi pamit dari jabatannya menyusul promosi sebagai Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 831 Tahun 2026 tertanggal 22 Juli 2026. Posisinya di Lampung digantikan oleh Taufan Zakaria (sebelumnya Wakajati Jawa Barat).
Berikut capaian kinerja Kejati Lampung
Penanganan Perkara Korupsi
Pada bidang Tindak Pidana Khusus, Kejati Lampung bersama seluruh Kejaksaan Negeri se-Wilayah Lampung mencatat 27 perkara dalam tahap penyelidikan, 24 perkara tahap penyidikan, dan 65 perkara tahap penuntutan selama periode pelaporan.
Salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Way Kanan.
Dalam perkara tersebut, Tim Penyidik Kejati Lampung telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara berupa uang titipan dan uang sitaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp1.003.680.250.000 atau sekitar Rp1,003 triliun.
Karena memiliki kompleksitas tinggi dan menyangkut aspek pengelolaan kawasan hutan, perizinan, penguasaan lahan, penerimaan negara serta potensi kerugian keuangan negara yang signifikan, penanganan perkara tersebut selanjutnya diambil alih oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penanganan Perkara tanggal 11 Mei 2026.
Kejati Lampung menegaskan, penitipan uang maupun pengembalian kerugian negara merupakan bagian dari mekanisme asset recovery dan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Asset Recovery Capai Rp1,145 Triliun
Selain capaian tersebut, Bidang Tindak Pidana Khusus bersama jajaran Kejaksaan Negeri se-Lampung juga mencatat pengamanan titipan perkara korupsi sebesar Rp1.112.707.736.859.
Ditambah dengan barang bukti berupa mata uang asing, logam mulia, uang pengganti dan denda pidana, total nilai setelah dilakukan konversi mata uang asing ke rupiah mencapai Rp1.145.448.982.370, atau sekitar Rp1,145 triliun.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penanganan perkara korupsi tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara secara optimal dan akuntabel.
Ribuan Perkara Ditangani Bidang Pidana Umum
Sementara itu, Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Lampung bersama Kejaksaan Negeri se-Wilayah Lampung hingga Juli 2026 telah menerima 2.759 SPDP.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.701 perkara telah dilakukan penelitian berkas perkara, 2.062 perkara memasuki Tahap I dan 2.198 perkara telah dilimpahkan ke Tahap II.
Jaksa Penuntut Umum juga telah menyelesaikan 1.943 tuntutan, melaksanakan 1.701 eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap serta 1.206 eksekusi barang bukti sesuai amar putusan pengadilan.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, Kejati Lampung juga menempuh 156 upaya hukum banding dan 96 upaya hukum kasasi.
Di bidang keadilan restoratif, hingga Juli 2026 telah diselesaikan 52 perkara melalui mekanisme restorative justice.
Kawal Program MBG
Di bidang Intelijen, Kejati Lampung turut melakukan pengawalan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peninjauan lapangan dilaksanakan pada 13–16 Juli 2026 di sejumlah satuan pendidikan dan Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG), antara lain di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan serta wilayah lainnya.
Hasil pemantauan menunjukkan secara umum program berjalan dengan baik. Kabupaten Tanggamus bahkan dinilai layak menjadi salah satu best practice karena memenuhi aspek tata kelola dan kepatuhan terhadap SOP.
Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala yang menjadi bahan evaluasi, seperti standar sarana pendukung SPPG, gangguan generator cadangan serta laporan kontaminasi makanan. Temuan tersebut menjadi dasar untuk memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan.
Datun Pulihkan Keuangan Negara
Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejati Lampung mencatat 22 kegiatan SKK litigasi, 972 kegiatan SKK nonlitigasi, 98 kegiatan legal assistance, 5 kegiatan legal opinion, 6 tindakan hukum lain, 356 kegiatan pelayanan hukum serta 179 layanan Halo JPN.
Dari kegiatan tersebut, tercatat pemulihan keuangan negara sebesar Rp33.237.395.300,14 dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp10.225.116.645,58.
Kejati Lampung juga menerima penghargaan dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cabang Panjang atas keberhasilan penyelesaian hukum berupa pemulihan keuangan negara bidang perdata sebesar Rp1.534.737.270.
Pemulihan Aset Lampaui Target
Bidang Pemulihan Aset juga mencatat hasil positif. Target PNBP tahun 2026 sebesar Rp6.322.864.000, sementara nilai aset yang berhasil dipulihkan/diselesaikan mencapai Rp16.233.018.620.
Nilai tersebut berasal dari uang rampasan, uang pengganti, penjualan langsung, lelang barang rampasan dan PSP. Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana tercatat mencapai 256,74 persen.
Kejati Lampung juga akan melaksanakan lelang serentak pada 10–14 Agustus 2026 terhadap 149 barang rampasan, terdiri dari 86 barang bergerak dan 63 barang tidak bergerak, dengan total nilai limit Rp2.475.312.731.
Perkuat Sinergi dengan Pers
Melalui Coffee Morning tersebut, Kejati Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, mengoptimalkan pemulihan aset negara serta memberikan kepastian hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sinergi dengan insan pers diharapkan semakin memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kinerja dan proses penegakan hukum di Provinsi Lampung.
Kejati Lampung juga mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif mendukung pemberantasan korupsi melalui partisipasi, pengawasan dan pelaporan yang bertanggung jawab (DI-Red)
Editor : RBD
