Tok ! RUU Perampasan Aset Disahkan, Mimpi Buruk Para Koruptor Dimulai

Oleh : Rahmat Budiyanto

Hari ini, Kamis 19 November 2026, palu diketuk. Setelah 18 tahun mangkrak sejak 2008, DPR akhirnya mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Puan Maharani.

Ini bukan sekadar pengesahan biasa. Ini adalah hari berkabung bagi para koruptor.

Selama ini, rumus koruptor di Indonesia itu sederhana dan enak: korupsi triliunan, ditangkap, dihukum 4-5 tahun, potong remisi, keluar penjara, harta masih utuh. Rumah mewah masih ada. Mobil mewah masih ada. Rekening atas nama istri, anak, dan sopir masih aman. Mereka masuk penjara sebagai maling, keluar penjara sebagai sultan. UU Perampasan Aset membalik logika itu total.

Sekarang, Negara Bisa Sita Harta Tanpa Harus Menunggu Vonis Pidana

UU ini mengatur mekanisme perampasan aset melalui putusan pidana maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana, atau yang disebut non-conviction based forfeiture.

Artinya: koruptor meninggal dunia, koruptor kabur ke luar negeri, koruptor sakit pura-pura lupa ingatan, hartanya tetap bisa dirampas. Tidak ada lagi alasan “pelakunya tidak bisa dihukum, jadi hartanya selamat.”

Korupsi Bukan Lagi Investasi yang Menguntungkan

Dulu korupsi itu investasi paling menguntungkan di Indonesia. Modalnya keberanian, untungnya triliunan, risikonya cuma penjara sebentar.

Sekarang, hitungannya berubah. Kalau ketahuan, bukan hanya badan yang dipenjara, tapi seluruh hasil kejahatan dirampas untuk negara dan korban. Anaknya tidak bisa lagi menikmati hasil curian bapaknya. Istrinya tidak bisa lagi hidup mewah dari uang rakyat.

Koruptor paling takut bukan penjara. Penjara bisa mereka lewati sambil tidur di sel ber-AC dan makan enak. Yang paling mereka takuti adalah MISKIN. Dan UU ini membuat mereka miskin.

Tidak Hanya Korupsi, Tapi Semua Kejahatan Besar

Ruang lingkupnya tidak hanya korupsi, tapi juga narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas seperti investasi bodong.

Bandar narkoba, penipu investasi bodong, dan mafia perdagangan orang, semua akan merasakan hal yang sama: hartamu bukan milikmu lagi kalau itu hasil kejahatan.

18 Tahun Ditunda, Karena Banyak Yang Takut

Jujur saja, kenapa UU ini 18 tahun tidak disahkan? Karena banyak orang di lingkaran kekuasaan yang takut. Mereka tahu, suatu saat UU ini akan menyasar mereka, keluarga mereka, dan kroni-kroni mereka.

Tapi hari ini, rakyat menang. Tekanan publik selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil.

Tapi Ingat, Pers Harus Kawal !

Pengesahan ini bukan garis finish. Ini baru garis start. Masih ada tahap pengundangan dalam Lembaran Negara dan aturan pelaksanaannya.

Di sinilah tugas pers: kawal jangan sampai UU ini hanya jadi macan kertas. Kawal jangan sampai UU ini malah dipakai untuk memeras lawan politik. Kawal jangan sampai Badan Pengelola Asetnya justru jadi tempat korupsi baru.

Koruptor boleh tidur tidak nyenyak mulai malam ini. Karena mulai hari ini, negara tidak hanya mengejar badanmu, tapi juga mengejar hartamu sampai ke akar-akarnya.

“SELAMAT TINGGAL KORUPTOR”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

Artikel Teratas

TERPOPULER