LAMPUNG, DeRAPINDONESIA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031 resmi dilantik di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa 5 Mei 2026.
Pelantikan ini bertujuan memperkuat peran desa dalam pembangunan daerah dan meningkatkan sinergi antara pemerintah desa dengan Pemprov Lampung.
Ketua DPD APDESI Merah Putih Provinsi Lampung, Lekat Dullah Adiputra, menyatakan bahwa pelantikan ini bertujuan memperkuat peran desa dalam pembangunan daerah dan meningkatkan sinergi antara pemerintah desa dengan Pemprov Lampung.
“Kami menegaskan, Apdesi punya komitmen untuk mendukung penuh program pemerintah serta menjaga sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.” tegasnya
Ia juga memastikan konsolidasi organisasi akan dilakukan hingga tingkat kabupaten agar seluruh kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, menyatakan organisasinya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal program pembangunan desa agar berjalan selaras hingga ke tingkat bawah.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam sambutannya menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi ke depan harus bertumpu pada desa sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Lampung.
“Pemerintah Provinsi Lampung berharap desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan desa yang lebih kuat,” kata Mirza
Gubernur Mirza, menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi ke depan harus bertumpu pada desa sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Lampung.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi desa menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi kita sesungguhnya berada di desa. Karena itu, seluruh kebijakan harus difokuskan untuk memperkuat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Gubernur.
Mirza mengungkapkan bahwa struktur ekonomi Lampung selama ini belum sepenuhnya berpihak pada desa. Meski sekitar 70 persen penduduk tinggal di wilayah pedesaan, perputaran ekonomi justru lebih banyak terjadi di perkotaan. Hal ini, menurutnya, dipengaruhi oleh sistem ekonomi lama yang mengandalkan pendekatan trickle down effect, sehingga petani hanya memperoleh porsi kecil dari rantai nilai ekonomi.
“Dampaknya, harga komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong kerap berfluktuasi dan bahkan tidak mampu menutup biaya produksi pada periode tertentu.” ungkapnya
Kondisi ini menurutnya, berimbas pada rendahnya pendapatan petani, terbatasnya akses pendidikan, hingga posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di peringkat 26 secara nasional.
Meski demikian, ia optimistis kondisi tersebut mulai membaik seiring kebijakan nasional yang kini lebih berpihak pada desa, termasuk melalui perbaikan harga komoditas pertanian. Indikasinya terlihat dari meningkatnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan di desa, serta kenaikan pembelian kendaraan hampir 20 persen dalam tiga bulan terakhir.
“Jumlah pendaftar perguruan tinggi dari kalangan masyarakat desa juga meningkat sekitar 20 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan daya beli sekaligus kesadaran terhadap pendidikan.” jelasnya
Pemerintah Provinsi Lampung kata Gubernur Mirzani, berkomitmen memperkuat hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah tidak lagi keluar dari desa.
Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah distribusi pupuk organik cair (POC) melalui program Desaku Maju.
Setiap unit POC mampu melayani hingga 400 hektare lahan dan diberikan secara gratis kepada petani.
Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan distribusi 500 unit alat pengering (dryer) hasil pertanian hingga 2028 guna meningkatkan kualitas dan nilai jual komoditas seperti padi dan jagung.
Dengan dukungan fasilitas tersebut, desa diharapkan mampu mengembangkan industri turunan, seperti pakan ternak berbasis jagung dan singkong, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang lebih mandiri.
Gubernur juga menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam mengelola potensi lokal dan memastikan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya minta APDESI Merah Putih menjadi organisasi yang mampu menjadi contoh dalam inovasi dan pelayanan publik di tingkat desa.” pungkasnya
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirzani menyerahkan bantuan secara simbolis sebesar Rp10 juta per desa kepada 2.446 desa di seluruh Lampung sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan desa (nely)
Editor : RBD
