Sosialisasi Permenhut 8/2026, Kemenhut Dorong Pemerintah Provinsi Sesuaikan Perencanaan Kehutanan Daerah dengan RKTN Terbaru

LAMPUNG, DERAPINDONESIA.ID – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia melalui Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) menyelenggarakan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030.

Kegiatan dihadiri oleh dinas instansi terkait serta pemangku kepentingan yang ada di regional Sumatera, yakni Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat Provinsi, Sumatra Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung dan Bengkulu, ini diselenggarakan di Emersia Hotel Bandar Lampung, Rabu, (6/10/2026)

“Kami dari Direktorat RPP Kementerian Kehutanan, hari ini mengadakan kegiatan sosialasi permenhut 8 2026 terkait RKTN. Alhamdulilah, kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang sudah memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan. Ini kegiatan regional Sumatera dalam rangka mensosialisakan terkait dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional ” kata Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Beni Raharjo, S.Hut., MNatRes, Ph.D. usai kegiatan sosialisasi.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhut kata dia, berharap kedepan akan di breakdouwn ke rencana kehutanan tingkat provinsi dengan mengakomodir visi misi prioritas dari pembangunan kehutanan maupun pembangunan ruang disetiap provinsi terkait.

“Ini bentuk kolaborasi kita semua pemerintah pusat (Kemenhut) dan pemerintah daerah khususnya dinas kehutanan untuk mewujudkan hutan lestari masyarat” tegasnya

Sosialisasi Permenhut terkait RKTN ini kata Beni, diadakan per-regional, pertama Jawa Bali, kedua Maluku dan Papua, ketiga ini regional Sumatera yang diselenggarakan di Bandar Lampung.

“Berikutnya nanti regional Kalimantan dan Sulawesi, karena masing-masing mempunyai tipologi berbeda-beda ya. RKTN ini sebagai acuan bersama perencanaan dan pengelolaan hutan, dari tingkat nasional, provinsi, hingga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ” ujarnya

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011–2030 ditetapkan pada 21 April 2026 dan diundangkan pada 30 April 2026, fokus pemerintah kini diarahkan pada penerjemahan kebijakan tersebut ke dalam perencanaan kehutanan di daerah dan pelaksanaannya di tingkat tapak.

RKTN diarahkan untuk memastikan pengelolaan hutan mampu mempertemukan tiga kepentingan sekaligus, yaitu menjaga kelestarian hutan, mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hijau, serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Permenhut Nomor 8 Tahun 2026, RKTN menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), rencana pengelolaan hutan di tingkat unit pengelolaan, peta indikatif pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, hingga rencana pembangunan dan pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. RKTN juga menjadi pedoman koordinasi antarsektor dalam pemanfaatan kawasan hutan.

Karena itu, Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah provinsi untuk menyesuaikan perencanaan kehutanan daerah dengan RKTN terbaru. RKTN terbaru membawa paradigma pengelolaan hutan yang lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan. Pendekatan land sharing dan land sparing memungkinkan berbagai kepentingan dalam ruang kawasan hutan dikelola secara lebih terintegrasi, tanpa menghilangkan fungsi utama kawasan. Pendekatan ini diarahkan untuk mempertemukan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial dalam satu kerangka pengelolaan yang berkelanjutan.(DI-Nely)

Editor : RBD

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

Artikel Teratas

TERPOPULER