Lampung, Derap Indonesia – Target PAD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,22 triliun lebih, namun hingga penutupan tahun anggaran pada 31 Desember 2025, realisasinya baru mencapai Rp3,37 triliun lebih atau 79,95 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Slamet Riadi menyebutkan bahwa, capaian PAD tersebut masih berada di bawah target, kendati beberapa sektor tumbuh positif, “Namun sektor yang menjadi tulang punggung seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan signifikan,” ujar Slamet Riadi kepada awak media, Sabtu (3/1/2025).
Menurut Slamet beberapa sektor menunjukkan performa yang cukup menggembirakan, yaitu :
1. Retribusi Daerah: Rp473,9 miliar lebih (103,03%)
2. Lain-lain PAD yang Sah: Rp221,55 miliar lebih (106,49%)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp27,35 miliar lebih (99,09%).
“Tunggakan pajak kendaraan bermotor masih tinggi. Walaupun kami sudah melakukan program pemutihan, membuka layanan gerai baru, hingga menggandeng perusahaan pembiayaan (leasing), efeknya belum signifikan,” ungkap Slamet.
Ada beberapa alasan mengapa PKB tidak mampu mendukung pendapatan daerah secara optima, yaitu ; Banyak kendaraan yang menunggak pajak hingga lebih dari dua tahun, Perpindahan kepemilikan kendaraan tidak dilaporkan (jual – putus tangan), Kemampuan bayar masyarakat menurun di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu, dan kurangnya sanksi tegas terhadap kendaraan menunggak pajak.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Lampung. PKB adalah sektor dengan potensi pendapatan sangat besar. Jika digarap optimal, PAD Lampung bisa jauh lebih stabil,” ujarnya.
Strategi Pemulihan Pendapatan 2026
Untuk memperkuat kembali PAD Lampung pada 2026, Bapenda menyiapkan beberapa strategi:
- Digitalisasi penuh layanan pajak
Transformasi digital melalui aplikasi pembayaran pajak kendaraan diharapkan mempercepat layanan dan memudahkan wajib pajak. - Perluasan gerai dan pelayanan jemput bola
Gerai Samsat akan diperluas, termasuk layanan Samsat Keliling dan Samsat Desa. - Evaluasi besar-besaran kinerja UPTD Samsat
Pemprov disebut mempertimbangkan perombakan kepala UPTD jika kinerja pemungutan tidak membaik. - Integrasi data kendaraan dengan kepolisian dan leasing
Tujuannya memastikan setiap kendaraan yang berpindah tangan terupdate. - Edukasi kesadaran pajak
Program komunikasi publik akan diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan.
Langkah-langkah ini menurut Slamet Riadi disiapkan untuk memperbaiki capaian PKB dan mengurangi tunggakan yang selama ini menahan laju PAD.
“Kami berharap masyarakat semakin sadar pentingnya membayar pajak tepat waktu, sebab pajak daerah terutama PKB ini adalah sumber pendapatan untuk pembangunan Lampung. Masyarakat kami harapkan memanfaatkan kemudahan yang kami sediakan,” pungkasnya. (nely)
Editor : RBD
