LAMPUNG, DERAPINDONESIA.ID – Kementrian Koordinator Bidang Pangan mengumpulkan seluruh pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Purih (KDKMP) se-Lampung dalam kegiatan Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diselenggaraakan di Gedung Semergou, Lantai 4 Kantor Walikota Bandar Lampung, Jumat, (4/9) sore, bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pemahaman sekaligus sinergi pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari program strategis nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan KDKMP memiliki fungsi strategis sebagai infrastruktur ekonomi yang dapat mendukung penyaluran berbagai kebutuhan masyarakat.
“Kopdes itu bukan supermarket, tapi infrastruktur untuk menyalurkan seluruh barang-barang subsidi dan bantuan. Apakah beras, apakah pupuk, apakah gas 3 kilogram, SPHP, minyak goreng, seluruh bantuan melalui Kopdes ini,” jelas Zulhas
Bahkan kata Menko Zulhas, pos juga melalui Kopdes dan nanti Kopdes yang menyalurkan ke rumah warga masing-masing.
Demikian keterangan tersebut disampaikan Zulhas pada Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-lampung di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026) sore.
“Keberadaan Kopdes di setiap desa ini diharapkan dapat membuat proses penyaluran berbagai program pemerintah menjadi lebih terarah dan mudah dijangkau masyarakat.” kata dia
Menurut Zulhas, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diarahkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa, termasuk dalam memperkuat distribusi pangan dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat
“Ini penting agar desa tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu mengambil peran lebih besar dalam proses distribusi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat. KDKMP diharapkan dapat menjadi penyerap hasil produksi masyarakat. Sehingga, hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai komoditas lokal dapat memiliki akses pasar yang lebih jelas.” jelas Zulhas
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) harus mampu menjadi instrumen untuk mengubah pola ekonomi desa agar kekayaan yang dihasilkan masyarakat tidak terus mengalir ke perkotaan.
Menurut Mirza, persoalan tersebut menjadi tantangan besar bagi Lampung yang memiliki mayoritas penduduk berada di wilayah perdesaan.
“70 persen populasi kita ada di desa,” kata Mirza.
Namun, ia menilai kondisi tersebut belum sejalan dengan distribusi kekayaan ekonomi. Masyarakat desa yang menghasilkan berbagai komoditas justru dinilai belum mendapatkan manfaat optimal dari kekayaan daerahnya sendiri.
“70 persen yang ada di Provinsi Lampung ini ada di desa, memperebutkan 30 persen saja kekayaan yang ada di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Padahal, Lampung memiliki kekuatan besar di sektor pertanian. Mirza menyebut singkong Lampung berkontribusi sekitar 70 persen terhadap produksi nasional.
Selain itu, produksi padi Lampung berada di peringkat kelima nasional, sedangkan jagung berada di peringkat ketiga nasional.
“Harusnya dengan kekayaan sumber daya alam itu, masyarakat-masyarakat di desa kita sudah makmur,” katanya.
Namun, persoalannya adalah sebagian besar komoditas tersebut masih keluar dari desa dalam bentuk bahan mentah.
Mirza mencontohkan jagung yang sebenarnya dapat diolah menjadi pakan, singkong menjadi berbagai produk bernilai tambah, sementara padi dapat dikembangkan menjadi beras.
“Karena sistem ekonominya tidak mendukung, akhirnya bahan-bahan mentah ini selalu keluar dengan mentah,” jelasnya.
Karena itu, Mirza menilai desa membutuhkan instrumen ekonomi yang mampu menghubungkan potensi produksi dengan modal, jaringan pemasaran, manajemen dan tenaga ahli.
Menurutnya, KDMP dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan hal tersebut.
“Keinginan Pak Presiden adalah bagaimana kekayaan yang ada di desa kita ini dimaksimalkan untuk dilakukan nilai tambahnya di desa kita masing-masing,” tuturnya.
Ia menegaskan, keberadaan koperasi tidak boleh hanya dipahami sebagai tempat simpan pinjam. Lebih dari itu, koperasi harus mampu menjadi pengungkit kemakmuran masyarakat desa.
“Koperasi adalah bagi kami, bagi kita di Provinsi Lampung ke depan, salah satu alat pengungkit bagaimana kemakmuran-kemakmuran yang ada di Provinsi Lampung ini hadir di desa-desa,” katanya.
Untuk mempercepat implementasi KDMP, Mirza mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda siap melakukan pengawalan.
Ia menyebut unsur TNI, Polri, Kejaksaan serta berbagai elemen masyarakat akan dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Kami Forkopimda bersatu padu dengan TNI, dengan Kepolisian, dengan Kejaksaan, dan dengan seluruh sektor-sektor masyarakat bersatu padu bagaimana menyukseskan KDMP ini bisa terlaksana dengan cepat di Provinsi Lampung,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan pembangunan sarana KDKMP telah memasuki tahap finalisasi. KDMP merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan Asta Cita ke-6, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan. Saat ini tengah memasuki tahapan penting berupa finalisasi gudang dan gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Banyak orang memvonis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini sepertinya tidak berjalan, padahal programnya sedang berjalan,” kata Yandri.
Yandri menjelaskan, pemerintah saat ini sedang memfinalisasi gudang dan gerai KDMP yang jumlahnya lebih dari 35.000.
“Setelah proses ini selesai, pemerintah akan melanjutkan tahapan validasi, verifikasi bangunan hingga operasionalisasi koperasi” jelasnya
Yandri meminta masyarakat, khususnya para kepala desa dan lurah, mengikuti perkembangan program tersebut secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kami berharap forum ini dimanfaatkan. Diikuti dengan saksama, jangan sampai salah paham atau paham yang salah,” ujarnya.
Ia menilai penguatan ekonomi desa akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah dan nasional.
“Bilamana desa-desa Indonesia semuanya mandiri dan maju, maka kota juga akan maju,” jelasnya.
Yandri mencontohkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti telur ayam, beras, cabai, kentang hingga sayuran yang sebagian besar dapat diproduksi dari desa.
Karena itu, menurutnya, desa harus didorong menjadi pusat produksi sekaligus memiliki kemampuan mengembangkan nilai tambah atas berbagai potensi yang dimiliki.
Ia juga menegaskan KDMP tidak dibangun untuk mematikan usaha masyarakat yang telah ada, termasuk warung dan UMKM.
“Kita ini bukan kompetitor tapi kita komplementer, termasuk dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Yandri bahkan membantah isu yang menyebut pemerintah akan menutup warung-warung di desa.
“Menteri Desa dan Pak Menko Pangan tidak pernah bicara akan menutup warung-warung di desa. Justru kita ingin semua bangkit,” katanya.
Ia menyebut pihak yang menyebarkan isu tersebut tengah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Selain KDMP, Kemendes PDT juga menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, antara lain Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi (Sehati), Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Budaya hingga berbagai desa tematik.
Program-program tersebut nantinya diharapkan dapat bersinergi dengan KDMP, BUMDes maupun UMKM.
“Maka insya Allah KDMP adalah alat yang terukur dan terstruktur untuk memastikan semua program pemerintah itu bisa kita kawal sampai level desa,” tandas Yandri. (DI-Nely)
Editor : RBD
