Bandung, Derap Indonesia – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Jawa Barat dinilai sebagai provinsi dengan belanja terbaik di Indonesia, baik dari sisi besar pendapatan maupun pengeluaran daerah yang tergolong tinggi dan produktif.
Dilansir dari laman bappendajabarprov.go.idmenyebutkan, bahwa meski memiliki tingkat belanja yang tinggi, masih terdapat dana yang tersimpan sementara di kas daerah dalam bentuk giro. Hal ini, menurut penjelasan pejabat Pemprov Jabar, bukan berarti dana tersebut mengendap atau tidak digunakan, melainkan merupakan bagian dari mekanisme pembayaran proyek yang tidak dilakukan secara bersamaan.
Misalnya, pada proyek pembangunan jalan senilai Rp1 triliun, pembayaran dilakukan melalui tiga terminal.
*Termin pertama sebesar 20–30 persen penyelesaian setelah pekerjaan awal selesai pengoperasian.
*Termin kedua dan ketiga dilakukan setelah progres pekerjaan berikutnya selesai.
Pembagian terminal ini dilakukan agar pekerjaan tetap terkendali dan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan, serta untuk mencegah potensi mengarahkan dana.
“Kalau uang diberikan langsung seluruhnya di awal, sementara pekerjaan belum berjalan, justru bisa menimbulkan masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan,” jelasnya.
Selain dalam bentuk giro, sebagian dana kas daerah juga dapat ditempatkan pada deposito on call — yaitu deposito jangka pendek yang bisa dicairkan kapan saja untuk kepentingan pembangunan.
Instrumen ini digunakan agar dana daerah tetap produktif, karena bunga deposito menjadi pendapatan resmi daerah yang kembali ke kas dan digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan.
“Tidak ada uang daerah yang dinikmati secara pribadi. Semua pendapatan bunga disetorkan kembali ke kas daerah,” tegasnya.
Untuk lokasi penyimpanan dana,Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menempatkannya di Bank Jabar Banten (BJB) sebagai bank kas daerah. Dengan demikian, seluruh transaksi dan penyimpanan dana dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari tinggi serapan anggaran, tetapi juga dari besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kalau anggaran hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas, seminar, atau belanja rutin tanpa memberi manfaat langsung bagi masyarakat, itu tidak efektif,” ujar pejabat Pemprov.
Oleh karena itu, belanja daerah difokuskan pada kegiatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak luas, tidak hanya sekedar menyerap anggaran di atas kertas.
Hingga saat ini, saldo kas daerah Jawa Barat masih tercatat sekitarRp2,5 triliun, namun jumlah tersebut akan terus menurun seiring dengan berbagai pembayaran proyek pembangunan hingga akhir tahun.
Pemerintah menargetkan agar saldo kas pada 30 Desember nanti turun hingga di bawah Rp50 miliar, bahkan diharapkan bisa mencapai saldo nol.
“Semakin kecil saldo di akhir tahun berarti semakin optimal dana daerah dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat,” tutupnya.
Dengan mekanisme belanja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat publik, Jawa Barat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik bukan hanya soal cepat menyerap anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(dik)
