LAMPUNG, DERAPINDONESIA.ID – Kementrian Koordinator Bidang Pangan mengumpulkan seluruh pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Purih (KDKMP) se-Lampung dalam kegiatan Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diselenggaraakan di Gedung Semergou, Lantai 4 Kantor Walikota Bandar Lampung, Jumat, (4/9) sore, ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pemahaman sekaligus sinergi pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari program strategis nasional.
Bandar Lampung Sukses Tuan Rumah
Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diikuti pemerintah daerah se-Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan kepercayaan kepada Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.
“Atas nama Kota Bandar Lampung, kami mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kami sebagai tuan rumah untuk mengadakan rakor desa seluruh Provinsi Lampung,” kata Eva.
Pelaksanaan seminar tersebut menurut Eva merupakan sebuah kehormatan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung. “Kami berharap ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan koperasi di daerah” ujarnya
Eva menegaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki posisi penting sebagai instrumen ketahanan pangan sekaligus motor penggerak perekonomian daerah.
“Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen ketahanan pangan dan merupakan program strategis nasional yang telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” ujarnya.
Kota Bandar lampung, papar Eva, ini memiliki luas sekitar 18.370 hektare dan terdiri dari 20 kecamatan serta 126 kelurahan.
Eva memastikan Pemkot Bandar Lampung tetap siap mendukung pelaksanaan program Koperasi Merah Putih melalui koperasi yang berada di seluruh kelurahan.
“Kami punya koperasi 126 kelurahan dan alhamdulillah Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan dana awal kepada 126 koperasi yang ada di Bandar Lampung sebanyak Rp50 juta untuk koperasi yang ada di Bandar Lampung,” jelasnya.
Pengembangan 126 koperasi tersebut kata Eva, akan dilakukan secara bertahap. Pemkot Bandar Lampung juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten di sekitar Bandar Lampung.
“Walaupun kami tidak punya desa, kami siap. Siap untuk kerja sama dengan kabupaten kami setempat,” tegas Eva.
Eva berharap pelaksanaan seminar di Bandar Lampung dapat menjadi sarana menyamakan persepsi mengenai arah pengembangan koperasi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program tersebut.
“Ini satu kehormatan besar bagi Kota Bandar Lampung menjadi tuan rumah untuk rakor pada saat ini,” pungkasnya.
Pemprov Lampung Siap Kawal.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) harus mampu menjadi instrumen untuk mengubah pola ekonomi desa agar kekayaan yang dihasilkan masyarakat tidak terus mengalir ke perkotaan.
“Sebanyak 70 persen yang ada di Provinsi Lampung ini ada di desa, memperebutkan 30 persen saja kekayaan yang ada di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Padahal, Lampung memiliki kekuatan besar di sektor pertanian. Mirza menyebut singkong Lampung berkontribusi sekitar 70 persen terhadap produksi nasional.
Selain itu, produksi padi Lampung berada di peringkat kelima nasional, sedangkan jagung berada di peringkat ketiga nasional.
“Harusnya dengan kekayaan sumber daya alam itu, masyarakat-masyarakat di desa kita sudah makmur,” katanya.
Namun, persoalannya adalah sebagian besar komoditas tersebut masih keluar dari desa dalam bentuk bahan mentah.
Ia mencontohkan jagung yang sebenarnya dapat diolah menjadi pakan, singkong menjadi berbagai produk bernilai tambah, sementara padi dapat dikembangkan menjadi beras.
“Karena sistem ekonominya tidak mendukung, akhirnya bahan-bahan mentah ini selalu keluar dengan mentah,” jelasnya.
Karena itu, Mirza menilai desa membutuhkan instrumen ekonomi yang mampu menghubungkan potensi produksi dengan modal, jaringan pemasaran, manajemen dan tenaga ahli.
Menurutnya, KDMP dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan hal tersebut.
“Keinginan Pak Presiden adalah bagaimana kekayaan yang ada di desa kita ini dimaksimalkan untuk dilakukan nilai tambahnya di desa kita masing-masing,” tuturnya.
Ia menegaskan, keberadaan koperasi tidak boleh hanya dipahami sebagai tempat simpan pinjam. Lebih dari itu, koperasi harus mampu menjadi pengungkit kemakmuran masyarakat desa.
“Koperasi bagi kita di Provinsi Lampung ke depan, salah satu alat pengungkit bagaimana kemakmuran-kemakmuran yang ada di Provinsi Lampung ini hadir di desa-desa,” katanya.
Untuk mempercepat implementasi KDMP, Mirza mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda siap melakukan pengawalan.
Ia menyebut unsur TNI, Polri, Kejaksaan serta berbagai elemen masyarakat akan dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Kami Forkopimda bersatu padu dengan TNI, dengan Kepolisian, dengan Kejaksaan, dan dengan seluruh sektor-sektor masyarakat bersatu padu bagaimana menyukseskan KDMP ini bisa terlaksana dengan cepat di Provinsi Lampung,” tandasnya.
KDMP Program Strategis Presiden Prabowo Subianto
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI Yandri Susanto menyampaikan, bahwa KDMP merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan Asta Cita ke-6, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan. Saat ini tengah memasuki tahapan penting berupa finalisasi gudang dan gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Banyak orang memvonis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini sepertinya tidak berjalan, padahal programnya sedang berjalan,” kata Yandri.
Yandri menjelaskan, pemerintah saat ini sedang memfinalisasi gudang dan gerai KDMP yang jumlahnya lebih dari 35.000.
“Setelah proses ini selesai, pemerintah akan melanjutkan tahapan validasi, verifikasi bangunan hingga operasionalisasi koperasi” jelasnya
Yandri meminta masyarakat, khususnya para kepala desa dan lurah, mengikuti perkembangan program tersebut secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kami berharap forum ini dimanfaatkan. Diikuti dengan saksama, jangan sampai salah paham atau paham yang salah,” ujarnya.
Ia menilai penguatan ekonomi desa akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah dan nasional.
“Bilamana desa-desa Indonesia semuanya mandiri dan maju, maka kota juga akan maju,” jelasnya.
Yandri mencontohkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti telur ayam, beras, cabai, kentang hingga sayuran yang sebagian besar dapat diproduksi dari desa. Karena itu, menurutnya, desa harus didorong menjadi pusat produksi sekaligus memiliki kemampuan mengembangkan nilai tambah atas berbagai potensi yang dimiliki.
Ia juga menegaskan KDMP tidak dibangun untuk mematikan usaha masyarakat yang telah ada, termasuk warung dan UMKM.
“Kita ini bukan kompetitor tapi kita komplementer, termasuk dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Yandri bahkan membantah isu yang menyebut pemerintah akan menutup warung-warung di desa.
“Menteri Desa dan Pak Menko Pangan tidak pernah bicara akan menutup warung-warung di desa. Justru kita ingin semua bangkit,” katanya.
Ia menyebut pihak yang menyebarkan isu tersebut tengah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Selain KDMP, Kemendes PDT juga menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, antara lain Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi (Sehati), Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Budaya hingga berbagai desa tematik.
Program-program tersebut nantinya diharapkan dapat bersinergi dengan KDMP, BUMDes maupun UMKM.(DI-Nely)
Editor : RBD
